VIVAnews – Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai manajemen perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan anggaran APBD DKI Jakarta kurang efektif.
Jokowi mencontohkan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2011 yang mencapai Rp6,47 triliun dari total anggaran senilai Rp31,7 triliun. Menurut dia, banyaknya sisa anggaran membuktikan rendahnya penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Itu karena manajemen perencanaannya yang tidak baik. Kalau manajemen perencanaannya baik, tidak sebesar itu,” ujar Jokowi di Jakarta, Minggu 20 Mei 2012.
Terkait perbedaan jumlah APBD Solo dan DKI yang sangat besar, Ia menegaskan hal itu bukan persoalan besar. “Besar atau kecil anggaran itu bukan masalah. Kalau saya jadi Gubernur DKI Jakarta, SilPa maksimal 2 persen,” tegasnya.
Jokowi tegas mengatakan kunci pengunaan anggaran yakni adanya managemen perencanaan yang efektif dan baik.
Tak hanya Silpa, Wali Kota Solo ini juga tidak sepakat dengan rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah untuk mendapatkan dana cepat dalam rangka pembangunan infrastruktur.
Jokowi mengakui, hal tersebut sah-sah saja dilakukan sepanjang menguntungkan rakyat. “Kalau itu untuk mendorong usaha kelas menengah dan kecil sehingga lebih produktif, saya setuju, Tetapi kalau sebaiknya tidak menguntungkan masyarakat kecil, tidak usah,” katanya.
Sumber: Vivanews
Jokowi Centre 